https://teleskopupdate.com
Baturaja, 29 April 2025 – Ketua Cabang Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Mukti Ali, S.E., secara resmi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri OKU untuk menyerahkan surat laporan pengaduan tentang dugaan terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten OKU dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) OKU, terkait pembangunan Gedung Sekretariat PCNU OKU Tahun Anggaran 2023–2024.
Laporan pengaduan ini dilandasi oleh sejumlah peraturan teknis dan administrasi, di antaranya Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan GMPD terhadap berbagai pemberitaan dan data pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten OKU, ditemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada potensi maladministrasi.
Indikasi maladministrasi yang ditemukan antara lain status kepemilikan tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung masih atas nama pemilik lama, ketiadaan surat MoU atau dokumen legal lain terkait pelepasan hak atas tanah tersebut, dan pemerintah kabupaten OKU melalui Dinas PUPR telah menerbitkan NPHD untuk termin 1 pada Tahun Anggaran 2023, sementara NPHD untuk termin 2 Tahun Anggaran 2024 belum diterbitkan.
GMPD meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri OKU agar segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. GMPD berharap langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya pengawasan publik dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten OKU.
Redaksi teleskopupdate.com
