https://teleskopupdate.com
Jakarta.Senin (8/12/2025),Aksi damai ribuan kepala desa (kades) dan perangkat desa dari seluruh Indonesia, yang diadakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), di kawasan Istana Negara dan Monas. Aksi menuntut pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang menghentikan pencairan Dana Desa Tahap II dan mengalihkan anggaran ke luar kewenangan desa.
Ribuan kades dari provinsi Riau, Sumatera Selatan, Banten, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan lain-lain; DPP Apdesi yang diketuai Surta Wijaya; Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro; dan Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH (pakar hukum dan ekonomi, Presiden Partai Oposisi Merdeka) sebagai narasumber.
Aksi berlangsung Senin (8/12/2025), respons pemerintah datang pada sore hari sama hari, dan keterangan Prof Nasomal disampaikan pada 11/12/2025.
Kawasan Patung Kuda–Istana Negara–Monas, Jakarta Pusat; keterangan Prof Nasomal di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka Jakarta.
Para kades kecewa karena PMK 81 mengganggu proyek pembangunan dan operasional di lebih dari 75.000 desa. Prof Nasomal menyatakan aksi ini sebagai bukti menteri perlu dievaluasi karena tidak melihat kondisi lapangan dan mempersulit kades.
Aksi berlangsung damai dan tertib. Pemerintah segera menindak: menyetujui seluruh tuntutan, mencabut PMK 81 dan kembali ke regulasi sebelumnya, memastikan pencairan 100% Dana Desa Tahap II paling lambat 19 Desember 2025, dan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024. Prof Nasomal menambahkan usulan penambahan Dana Desa sebesar 20% karena anggaran masih kurang.
Tim Redaksi,Teleskopupdate.com
