https://teleskopupdate.com
Jakarta, 6 Februari 2026 – Prof. Dr. KH Sutan Nasomal SH, MH, pakar hukum internasional dan pemerhati masyarakat, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila telah hilang dalam penerapannya di lapangan, sehingga rakyat yang seharusnya diayomi justru menjadi pihak yang dirugikan.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan materi pada sesi tanya jawab dengan tim redaksi media cetak dan daring dalam dan luar negeri di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.
Prof. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa studi terhadap kehancuran kerajaan dan negara di masa lalu menunjukkan bahwa pemimpin yang sombong dan egois tidak akan mendapatkan dukungan kekuatan universal yang berasal dari doa masyarakat yang terzalimi. Umur sebuah negara, tambahnya, juga ditentukan oleh sikap para pemimpinnya yang bertaqwa dan mematuhi ajaran kepercayaan yang dianutnya.
“Pancasila sebagai dasar negara seharusnya bukan hanya sinetron sandiwara atau bahan seremonial dalam pidato belaka. Jika tidak dihidupkan dalam kehidupan bernegara, praktek para pemimpin akan menjauhi nilai-nilai pancasilais dan kemanusiaan, yang berujung pada sikap arogan dan liar yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dengan tegas, ia mengingatkan bahwa Indonesia berpotensi terpecah belah jika para pemimpin terus mengemban jabatan dan kebijakan yang salah arah. “Apa yang ditanamkan pemimpin saat ini akan dituai dalam waktu dekat. Pemimpin yang tidak berpihak kepada masyarakat pasti akan tumbang,” katanya.
Dalam diskusi terkait penataan kota dan wilayah, Prof. Sutan Nasomal mengkritik praktik penggusuran yang sering dilakukan tanpa mempertimbangkan nasib rakyat. Menurutnya, pemerintah seringkali melanggar atau mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang menjamin hak setiap orang untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya.
“Sangat disayangkan jika kepala daerah senang menggusur masyarakat atas nama penataan kota yang lebih indah dan tertib, atau bahkan karena dianggap merugikan pihak tertentu. Pemerintah wajib menjamin kelangsungan kehidupan mereka setelah digusur,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyebutkan kondisi pedagang kaki lima (PKL) yang hanya mampu berjualan dengan modal terbatas. Menurutnya, jika PKL digusur dari lokasi strategis seperti stasiun, terminal, atau kawasan perkantoran, pemerintah harus menyediakan relokasi di sekitar pusat keramaian atau memberikan solusi alternatif. “Pasar tradisional pada awalnya juga terbentuk dari kumpulan PKL yang kemudian berkembang seiring dengan meningkatnya keramaian,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kebijakan penghapusan angkutan kota yang berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan bagi para supir. “Pemerintah harus memikirkan prospek pekerjaan mereka setelahnya. Jangan sampai rakyat hidup segan mati tak mau akibat kebijakan yang dibuat tanpa memperhatikan dampaknya,” tandasnya.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa pemimpin yang melakukan penggusuran tanpa rasa kemanusiaan telah menodai ruh kesucian Pancasila. Masyarakat luas, tegasnya, menolak pemerintah yang menghilangkan sumber nafkah keluarga tanpa memberikan alternatif penggantinya.
“Nilai-nilai Pancasila mengutamakan keselamatan dan nasib hidup rakyat, bukan hanya memperindah fisik kota. Membiarkan darurat kelaparan meluas di tengah masyarakat adalah tindakan yang sangat jahat dan tidak pancasilais,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal SE, SH, MH
Pemerhati Masyarakat Luas
