https://teleskopupdate.com
Jakarta – Prof. Dr. Sutan Nasomal, pakar hukum internasional dan ekonom, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas dalam mengatasi masalah banjir yang terus berulang di DKI Jakarta. Desakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media cetak dan daring di markas pusat Partai Oposisi Merdeka, Kalisari, Cijantung, Jakarta, pada 13 Agustus 2025.
“Selama ini, masalah banjir di DKI Jakarta seolah menjadi agenda yang tidak terpecahkan. Masyarakat bertanya-tanya, apakah pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyewa dan menggaji pakar, baik dari dalam maupun luar negeri?” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal.
Menurutnya, banjir telah menjadi masalah kronis di Jakarta dan terkesan diabaikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Ia menyoroti bahwa lima wilayah Jakarta—Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan—selalu menjadi langganan banjir, terutama di kawasan padat penduduk.
Prof. Dr. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa banjir disebabkan oleh peningkatan intensitas curah hujan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin, 12 Agustus 2025, menjadi contoh nyata. Selain itu, hilangnya resapan air akibat tata kota yang semrawut dan pembangunan pemukiman di bantaran sungai memperparah keadaan.
“Seperti yang terlihat di Kp. Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, bangunan permanen berdiri di bibir sungai, menghambat penghijauan dan menyebabkan resapan air dari hulu hingga hilir sungai terkikis,” tambahnya.
Sebagai solusi, Prof. Dr. Sutan Nasomal mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh menteri Kabinet Merah Putih Bersatu untuk merumuskan solusi komprehensif. Ia juga menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran tak terduga dari berbagai kementerian untuk membantu pendanaan, sehingga masalah ini tidak hanya menjadi beban APBD DKI Jakarta, tetapi juga APBN pusat.
“Presiden Prabowo Subianto harus memerintahkan seluruh menteri kabinet untuk merumuskan solusi dan mengalokasikan anggaran dari kementerian masing-masing. Ini tidak bisa hanya menjadi beban APBD DKI Jakarta, tetapi juga APBN pusat,” tegasnya.
Sumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, Pendiri/Pimpinan/Pengasuh Ponpes ASS SAMA PLUS Jakarta (08118419260)
Tim Redaksi teleskopupdate.
