Berita  

Dugaan Permainan Kotor dalam Proyek Infrastruktur Tanimbar, Publik Desak Audit

https://teleskopupdate.com

Kepulauan Tanimbar,Maluku 14 Nov 2025 Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendesak audit terhadap dua proyek infrastruktur senilai total Rp5,2 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor asal Makassar. Desakan ini muncul akibat dugaan praktik tidak sehat dan kurangnya transparansi dalam proses

 

Dugaan Permainan Kotor: Pengelolaan proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menjadi sorotan. Kontraktor asal Makassar memenangkan dua proyek sekaligus:

– Penanganan ruas Jalan S. J. Oratmangun senilai Rp2 miliar.

– Proyek lainnya senilai Rp3,23 miliar di lokasi berbeda.

– Kecurigaan Publik: Penunjukan kontraktor luar daerah untuk kedua proyek memicu kecurigaan publik. Ada dugaan pengaturan pemenang yang melibatkan oknum berpengaruh di pemerintahan daerah. Pola ini dianggap mengarah pada dominasi kontraktor luar daerah dan minimnya transparansi.

Baca Juga =  Kapolres OKU Lakukan Pengecekan Lapangan Tembak di Polsek Baturaja Timur

– Desakan Audit: Masyarakat Tanimbar mendesak Bupati Kepulauan Tanimbar untuk segera turun tangan. Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aparat Penegak Hukum (APH), dan Inspektorat untuk melakukan audit on going terhadap seluruh proyek yang dikerjakan kontraktor tersebut.

– Keterpinggiran Pengusaha Lokal: Fenomena berulang ini menambah daftar panjang proyek yang diduga dikendalikan dari luar daerah, sementara pengusaha lokal terpinggirkan.

– Harapan Publik: Publik berharap langkah nyata segera diambil agar Tanimbar tidak menjadi lahan permainan proyek yang dikuasai segelintir pihak dengan jejaring kuat di luar daerah.

Baca Juga =  SUAMI CEMBURU, TUSUK ISTRI DENGAN PISAU DI DESA SUKAJADI OKU

 

Aktivis antikorupsi di Saumlaki: “Ini sudah bukan sekadar persoalan administrasi, tapi mengarah pada permainan sistemik. Ada dugaan jaringan kuat yang mengatur dari balik layar.” (7 November 2025)

– Penggiat antikorupsi (anonim): “Jangan tunggu selesai baru diperiksa. Audit harus berjalan on going agar setiap tahapan bisa diawasi. Kami minta KPK, Inspektorat, dan dinas terkait serta DPRD dan Bupati bersama-sama turun langsung memeriksa ke lapangan.” (8 November 2025)

 

Tim Redaksi (Ellon), teleskopupdate.com

Print Friendly, PDF & Email