https://teleskopupdate.com
Jakarta, 16 Desember 2025 – Kegiatan eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak terkendali menyebabkan kerugian negara mencapai ribuan triliun rupiah sekaligus merusak lingkungan. Hal ini disampaikan Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, dan Presiden Partai Oposisi Merdeka, dalam temu bicara dengan redaksi media cetak dan daring dalam dan luar negeri.
Prof Sutan Nasomal menekankan perlunya kajian mendalam dari pemerintah pusat dan daerah serta arahan Presiden RI kepada aparat berwenang untuk mengatasi permasalahan pertambangan, perikanan, kehutanan, dan perdagangan yang menyebabkannya kerusakan ekosistem dan musibah alam seperti banjir serta kebakaran.
lama 10 tahun terakhir, berbagai aktivitas ilegal dan penyalahgunaan menyebabkan kerugian besar
– Pertambangan: PETI oleh WNA di Keerom Papua; ekspor ilegal bijih nikel 5,3 juta ton ke China (2020-2022); penambangan emas ilegal di Kalimantan dengan kerugian Rp1.020 triliun; penyelundupan 80% hasil timah Bangka Belitung (12.000 ton) yang merugikan negara Rp300 triliun.
– Ekspor-Impor: Kerugian dari misinvoicing mencapai Rp1.000 triliun per tahun akibat penggelapan pajak dan impor ilegal.
– Kehutanan: Tutupan hutan menyusut 18 juta hektare (1990-2020) akibat ilegal logging dengan dugaan keterlibatan oknum pejabat.
– Perikanan: Kerugian dari illegal fishing mencapai Rp300 triliun per tahun atau Rp3.000 triliun selama 10 tahun, jumlah yang cukup untuk membayar utang negara.
Indonesia memiliki potensi emas yang akan bertahan hingga 300 tahun jika dikelola dengan baik. Sebanyak 12 daerah menjadi pemasok utama, antara lain Mimika (Papua Tengah) dengan Tambang Grasberg yang menghasilkan 240 kg emas per hari; Banyuwangi (Jawa Timur) dengan Tambang Tujuh Bukit yang memiliki cadangan 28 juta ons; serta daerah di NTB, Maluku Utara, Sumatera Utara, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara.
Prof Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa penghapusan korupsi di sektor pertambangan dapat memberikan manfaat besar, bahkan setiap kepala keluarga Indonesia diperkirakan bisa menerima Rp20 juta per bulan. Namun, Prof Sutan Nasomal menyoroti bahwa kemiskinan masyarakat justru semakin meluas.
Prof Sutan Nasomal meminta Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subiyanto beserta jajarannya untuk memperketat pengawasan, menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak yang merugikan negara, dan melakukan penyesuaian pada lembaga pengawasan jika diperlukan.
“Oknum pejabat yang memfasilitasi korupsi harus dihukum berat. Negara harus melindungi SDA dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Narasumber: Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH (Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta)
Tim Redaksi,Teleskopupdate.com
