https://teleskopupdate.com
Jakarta, 23 Agustus 2025 – Keresahan masyarakat akibat kenaikan pajak di berbagai sektor saat ini menimbulkan reaksi kecemasan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kenaikan pajak yang ekstrem, terutama yang menyasar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak di berbagai bidang lainnya, dinilai sangat memberatkan masyarakat. Prof. DR. KH Sutan Nasomal SH, MH, menekankan pentingnya kajian mendalam oleh para pakar pajak dan ekonomi sebelum mengambil langkah menaikkan pajak secara signifikan.
Menurut Prof. DR. Sutan Nasomal, keluhan masyarakat mengenai lemahnya daya beli saat ini adalah akibat dari strategi pemerintah yang dinilai kurang berhasil dalam mendorong peningkatan pendapatan rakyat. Beliau menyampaikan kekagetannya terhadap cara pemerintah menaikkan pajak tanpa kajian yang mendalam, seolah-olah 80% masyarakat Indonesia kaya raya dan berpenghasilan besar seperti masyarakat di negara-negara Timur Tengah.
“Suara rakyat yang tidak lagi percaya pada instrumen pemerintah adalah reaksi yang normal dan manusiawi saat ini,” ujar Prof. DR. Sutan Nasomal. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak asal-asalan dalam membuat peraturan atau bertindak secara represif terhadap pemerintah daerah, yang dapat menyebabkan tumpang tindih pelaksanaan dan menabrak norma-norma keadilan. Hal ini berpotensi meningkatkan konflik hukum dan membuat rakyat merasa terjajah oleh pemerintahnya sendiri.
Banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan langsung kepada Prof. DR. Sutan Nasomal sebagai Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM). Di usia ke-80 kemerdekaan Indonesia, ia berharap pemerintah dapat menerima nasihat dari mitra kerja dan mendengarkan keluhan masyarakat, serta tidak arogan dalam membuat peraturan dan menaikkan pajak.
Prof. DR. Sutan Nasomal juga menyoroti bahwa Presiden RI, Jenderal Haji Prabowo Subiyanto, tentu memahami bahwa keluhan masyarakat saat ini bukan tanpa dasar. Indonesia masih mengalami keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 dan konflik di Timur Tengah, serta kebijakan pajak Amerika Serikat terhadap Indonesia. Dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, pengusaha, dan pedagang yang mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Banyak pelaku industri yang melakukan PHK massal dan menekan produksi.
Menurutnya, para menteri di kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Haji Prabowo Subiyanto dinilai kurang matang dalam analisis dan kajian, sehingga kebijakan yang dihasilkan justru mengecewakan dan menindas rakyat.
Prof. DR. Sutan Nasomal menyampaikan bahwa kondisi pasar saat ini menunjukkan banyak kios yang kosong dan ditinggalkan pemiliknya akibat kegagalan pemerintah sebelumnya dalam menyehatkan sektor ekonomi. Banyak pabrik besar yang pindah ke negara tetangga, meninggalkan ratusan ribu pengangguran baru dan puluhan juta pengangguran lama yang cemas akan kehilangan mata pencaharian.
Reaksi masyarakat terhadap DPR RI dan DPRD yang telah merumuskan peraturan yang kini dilaksanakan oleh kementerian adalah penilaian spontan bahwa telah terjadi kelalaian dalam pekerjaan para elit di dewan. Mereka dinilai telah menghasilkan peraturan yang menjadi bentuk penindasan terburuk.
“Padahal para anggota dewan itu digaji oleh keringat serta darah rakyat. Apakah layak para elit dewan diberikan gaji tinggi, mobil mewah, rumah mewah, serta pensiun dengan gaji besar seumur hidup, sementara rakyatnya semakin miskin dan pengangguran semakin bertambah?” tanya Prof. DR. Sutan Nasomal.
Kekecewaan masyarakat semakin meluas dan mereka meminta pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan gaji semua anggota DPR RI dan gaji para menteri, yang dinilai hanya menghabiskan uang negara dengan kenaikan biaya operasional serta insentif para anggota dewan, sementara hasil kerjanya justru membuat rakyat semakin sengsara.
Ada banyak reaksi dari masyarakat di daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI akibat sumber daya alam yang habis dijual, sementara masyarakat di daerah tidak mendapatkan perhatian atau justru semakin miskin.
Tim redaksi,Teleskopupdate.com
Narasumber: Prof. DR. KH Sutan Nasomal SH, MH, Ketua Umum Partai POM.
