https://teleskopupdate.com
Subulussalam – Kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di Kota Subulussalam terus menjadi perhatian utama masyarakat. Tuntutan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak dan melakukan penyelidikan transparan terhadap indikasi korupsi yang melibatkan perangkat desa dan pejabat terkait semakin menguat.
Masyarakat merasa tidak puas dengan tindak lanjut laporan yang mereka sampaikan kepada Inspektorat Kota Subulussalam. Munculnya dugaan persekongkolan yang menghambat proses pengawasan semakin menambah kekecewaan.
“Inspektorat seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi dana desa, namun justru dianggap lebih memprioritaskan kepentingan pejabat desa daripada kepentingan masyarakat,” ungkap seorang tokoh masyarakat yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.
Proses audit yang dinilai tidak transparan juga menjadi sorotan. Ketiadaan laporan hasil audit yang jelas memperkuat dugaan adanya praktik kolusi antara aparat pengawas dan pejabat desa.
“Jika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, publik semakin yakin bahwa ada ‘permainan kotor’. Inspektorat harus diganti dengan orang yang jujur dan transparan,” tegas warga lainnya.
Tuntutan utama dari masyarakat meliputi.
APH mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana desa.
Pemberian sanksi tegas kepada pelaku penyalahgunaan anggaran.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
Pencegahan praktik serupa di masa depan melalui pengawasan yang ketat.
Prof. Dr. Sutan Nasomal Angkat Bicara
Menanggapi keresahan publik, Prof. Dr. Sutan Nasomal, seorang pakar hukum internasional dan ekonom, menekankan pentingnya APH untuk tidak menutup mata terhadap permasalahan ini. Menurutnya, skandal pengelolaan dana desa di Subulussalam sangat meresahkan, terutama dengan maraknya pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan dana hingga ratusan miliar rupiah, termasuk kegiatan pelatihan desa yang diadakan di Medan.
“APH jangan diam, jangan tutup mata. Kasus ini sudah menjadi perhatian publik nasional. Jika aparat penegak hukum tidak bergerak cepat, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan,” tegas Prof. Sutan saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Prof. Sutan menambahkan bahwa penyelidikan yang objektif dan transparan adalah kunci untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia juga mendesak Gubernur Aceh untuk memberikan instruksi tegas kepada Wali Kota Subulussalam agar mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Dana desa seharusnya digunakan untuk membangun dan mengentaskan kemiskinan. Jika justru dipakai untuk kepentingan segelintir orang, apalagi ada indikasi digunakan untuk kegiatan di luar daerah hingga nongkrong di klub malam, ini sudah keterlaluan,” pungkasnya.
Dengan banyaknya laporan dari masyarakat, harapan besar tertumpu pada APH — mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK — untuk memberikan efek jera kepada oknum yang terbukti melakukan korupsi dana desa di Subulussalam.
“Jika kasus ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi daerah lain. Kami butuh kepastian hukum, bukan hanya janji,” tutup perwakilan Dari masyarakat.
Tim Redaksi teleskopupdate.com
Narasumber: Prof. Dr. KH Sutan Nasomal
